Mantan Presiden Brasil Bolsonaro ajukan banding atas hukumannya

Istanbul (ANTARA) - Pengacara mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro, telah mengajukan banding atas hukuman penjara 27 tahun yang dijatuhkan bulan lalu atas dugaan keterlibatannya dalam upaya kudeta militer menyusul kekalahannya dalam pemilu 2022.

Permohonan banding yang diajukan oleh pengacara Bolsonaro pada Senin mengklaim adanya "ketidakadilan serius" baik dalam putusan maupun hukumannya, tanpa merinci seberapa besar pengurangan hukuman yang mereka tuntut.

Para pengacara Bolsonaro berargumen dalam mosi tersebut bahwa putusan pengadilan mengandung "ambiguitas, kelalaian, kontradiksi, dan ketidakjelasan."

Bolsonaro telah dihukum karena merencanakan kudeta, berpartisipasi dalam organisasi kriminal bersenjata, berupaya menghapuskan tatanan demokrasi Brasil dengan kekerasan, melakukan tindakan kekerasan terhadap lembaga negara, dan merusak properti publik yang dilindungi dalam penyerangan gedung-gedung pemerintah oleh para pendukungnya pada 8 Januari 2023.

Menurut jaksa penuntut, rencana kudeta tersebut mencakup rencana untuk membunuh Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, Wakil Presiden Geraldo Alckmin, dan Hakim Agung Alexandre de Moraes dengan menggunakan bahan peledak, senjata, atau racun.

Sementara, Hakim Carmen Lucia mengatakan jaksa penuntut telah memberikan "bukti konklusif" bahwa kelompok yang dipimpin Bolsonaro telah menerapkan "rencana progresif dan sistematis untuk menyerang lembaga-lembaga demokrasi."

Bolsonaro, yang telah menjalani tahanan rumah sejak Agustus, membantah melakukan kesalahan apa pun. Berdasarkan hukum Brasil, ia akan tetap bebas dari penjara hingga semua banding selesai.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Bolsonaro ajukan banding atas vonis 27 tahun penjara terkait kudeta

Baca juga: Eks Presiden Brazil Bolsonaro dilarang berpolitik selama 8 tahun

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.