DLH Kota Bekasi Tegaskan TPST Bantargebang hanya Menampung Sampah dari Jakarta

Aktivitas penumpukan sampah dari Jakarta di TPST Bantargebang, Kabupaten Bekasi.(MI/ANTON KUSTEDJA)

PEMERINTAH Kota Bekasi kembali menegaskan bahwa seluruh sampah yang menumpuk di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang berasal dari wilayah DKI Jakarta. Sementara pihak Pemkot hanya mengelola Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu yang lokasinya bersebelahan.

Hal itu dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi Kiswatiningsih menanggapi pernyataan pemerintah pusat yang mengkhawatirkan tumpukan sampah yang menggunung di TPST Bantargebang.

"Tumpukan sampah di TPST Bantargebang memang milik Pemprov DKI, meskipun lokasinya berada di wilayah Kota Bekasi. Pengelolaannya dilakukan oleh UPT TPST Bantargebang di bawah DLH DKI Jakarta dan hanya menampung sampah dari Jakarta," tegas Kiswatiningsih kepada wartawan, Selasa (28/10).

Ia juga menyebutkan bahwa karena lokasinya yang berdekatan pula, Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi telah sepakat untuk bekerja sama dalam program Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025, menggantikan Perpres 35 Tahun 2018.

"Kedua daerah sudah menyatakan minat untuk mengikuti program PSEL yang digagas Presiden Prabowo. Program ini akan mengonversi sampah menjadi energi listrik," terangnya.

Kiswatiningsih menambahkan, Pemkot Bekasi akan menyediakan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), sementara pembiayaan proyek akan dilakukan oleh Danantara, dan hasil energi listriknya dikelola PLN.

"Sampah akan dimusnahkan dengan teknologi termal untuk menghasilkan listrik. Pemerintah daerah menyiapkan tanah dan memasok sampahnya," katanya lagi.

Program PSEL atau Waste to Energy ini dijadwalkan mulai berjalan pada 2026. Saat ini, Danantara tengah menyusun studi kelayakan (feasibility study) untuk pelaksanaan proyek tersebut.

"Targetnya triwulan pertama 2026 sudah bisa groundbreaking. Dari 33 kota dan kabupaten di Indonesia yang berminat, ada 10 daerah termasuk DKI Jakarta dan Kota Bekasi yang masuk tahap pertama," pungkasnya.