Dedi bantah Jabar endapkan APBD di deposito dan usul Menkeu buka data

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah pernyataan Pemprov Jabar mengendapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk deposito, karenanya dia mengusulkan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa membuka data daerah yang menyimpan dana, bukan di perbankan daerahnya.

Dedi mengatakan dirinya telah memeriksa langsung ke Bank Jabar Banten (BJB) terkait apakah ada dana daerah yang didepositokan di sana.

"Saya sudah cek tidak ada yang disimpan dalam deposito," kata Dedi dalam keterangannya di Bandung, Selasa.

Menurut Dedi, apabila ada pemerintah daerah yang menyimpan uang dalam bentuk deposito, maka hal itu merupakan masalah, karena pemerintah daerah tersebut tidak mampu mengelola keuangan daerah dengan baik.

Baca juga: Purbaya investigasi Rp653 triliun dana pemerintah mengendap di bank

Oleh sebab itu, Dedi meminta Menteri Purbaya mengumumkan pemerintah daerah mana saja yang menyimpan dana dalam bentuk deposito di berbagai perbankan.

Karena, menurut dia, jangan sampai muncul opini negatif bahwa pemerintah daerah itu tidak mampu mengelola keuangan. Karena kesan negatif tersebut akan sangat merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik.

Jika semua pemerintah daerah dianggap menjadi sama, dinilai Dedi, maka daerah yang bekerja dengan baik akan mengalami problematika pengelolaan keuangan sehingga daya dukung fiskal menurun.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.