Pemerintah Rancang Skema untuk Menekan Biaya Penerbangan Haji

KEMENTERIAN Haji dan Umrah menyiapkan sejumlah skema untuk menekan biaya penerbangan jemaah haji Indonesia. Penyediaan transportasi udara untuk musim haji 2026 ini disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR.

Dahnil menyebut salah satu yang dilakukan pemerintah adalah penyewaan pesawat secara multi-years selama tiga tahun ke depan. “Penyewaan multi-years dalam rangka menjamin ketersediaan pesawat haji,” kata Dahnil di ruang rapat, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 28 Oktober 2025. 

Pemerintah juga memberikan peluang kepada maskapai penerbangan untuk memanfaatkan pesawat kosong dengan mengangkut penumpang umum maupun kargo. Hal ini dengan catatan penggunaan pesawat tidak mengganggu jadwal penerbangan haji. 

Selain itu, kementerian berencana menyamaratakan harga avtur di seluruh bandar udara embarkasi menjadi setara dengan harga terendah, yaitu di Bandara Soekarno-Hatta. Skema ini sebelumnya sudah diterapkan saat libur Natal dan Tahun Baru (nataru) tahun lalu.

“Mengkoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Pertamina untuk penerapan skema satu harga avtur di semua bandara embarkasi, menyamakan dengan harga di Bandara Soetta,” kata Dahnil.

Menyoal penyediaan transportasi udara ini, Dahnil mengatakan pemerintah juga menyiapkan skema agar maskapai yang mengangkut jemaah haji dari Indonesia bisa membawa wisatawan asal Arab Saudi dalam penerbangan kembali ke Tanah Air.

Menurut Dahnil, jumlah wisatawan Arab Saudi yang datang ke Indonesia masih kecil, yaitu sekitar 120 ribu orang per tahun. Di sisi lain, jumlah jemaah asal Indonesia yang terbang ke Arab Saudi mencapai 3 juta orang untuk ibadah haji dan umrah. 

“Oleh sebab itu, kami mendorong Kementerian Pariwisata untuk melakukan promosi wisata (Indonesia) di wilayah Arab Saudi. Kementerian Pariwisata sudah mulai membentuk task force bersama Kementerian Haji untuk memastikan promosi wisata di Arab Saudi dilakukan secara maksimal,” kata Dahnil.

Dahnil mengklaim Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dan Kementerian Haji dan Umrah telah sepakat menjalin kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi. “Ibu Menpar dengan Kementerian Haji bersepakat melakukan negosiasi bersama Kementerian Pariwisata Arab Saudi maupun Kementerian Haji pada bulan November ini, agar promosi wisata Indonesia bisa dilakukan secara masif di Arab Saudi, baik pada musim haji maupun sebelum musim haji,” kata Dahnil.

Pada haji 2026, kuota jemaah ditetapkan sebanyak 221 ribu orang. Rinciannya yakni kuota haji reguler sebesar 92 persen atau setara 203.320 jemaah dan kuota haji khusus sebesar 8 persen atau sebanyak 17.680 jemaah. Kementerian Haji dan Umrah juga telah mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 untuk masing-masing jemaah sebesar Rp 88,4 juta. Calon jemaah haji akan menanggung Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar 62 persen dari total biaya.