Meski Dana Transfer Pusat Berkurang, TransJatim Tetap Beroperasi

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memastikan TransJatim tetap mendapatkan anggaran di 2026.(MI/Faishol Taselan)

Kekhawatiran anggaran dikurangi terkait efisiensi APBD Jawa Timur (Jatim) terhadap operasional bus TransJatim terjawab. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memastikan, moda transportasi andalan Jatim itu tetap mendapat anggaran di 2026.

“Insya Allah aman, tidak ada pengurangan,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjawab pertanyaan awak media di Surabaya, Selasa (28/10).

Gubernur tidak memberikan keterangan rinci, menyerahkan ke Setdaprov Jatim Adhy Karyono yang secara teknis mengetahui detil anggaran APBD Jatim Tahun 2026 nanti. 

Dihubungi terpisah Sekdaprov Jatim Adhy Karyono mengatakan anggaran operasional untuk bus TransJatim aman. “Bus Trans Jatim adalah layanan dari Pemprov untuk warga Jatim. Itu program prioritas gubernur dan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat, pasti akan kami penuhi," kata Adhy.

Adhy mengatakan anggaran untuk operasional bus TransJatim tetap menjadi prioritas. Selama ini moda tersebut menjadi andalan, dalam satu hari tercatat 20 ribu penumpang dilayani di semua koridor.

Kadishub Jatim Nyono sebelumnya menyatakan operasional bus TransJatim di 2026 sempat terancam akibat pemangkasan dana transfer dari pusat ke Pemprov Jatim. 

Kebijakan efisiensi ini berpotensi berdampak luas terhadap sejumlah sektor, termasuk layanan transportasi publik TransJatim yang selama ini menjadi andalan mobilitas warga.

Kadishub Jatim Nyono mengakui pemangkasan dana transfer dari pusat ke daerah menyebabkan efisiensi di Dinas Perhubungan. "Memang ada pengurangan. Tapi kami sudah matur ke Ibu Gubernur, ke Pak Sekda, dan ke Pak Kepala Bappeda agar kekurangan anggaran tersebut bisa dipenuhi," ujar Nyono.

Nyono mengungkapkan, jika tidak ada tambahan anggaran, operasional TransJatim diperkirakan hanya akan mampu berjalan hingga Juli 2026. "Sekarang ada 20.000 orang pengguna TransJatim setiap hari, tentu mereka akan menagih layanan itu sampai akhir tahun," katanya.

Dishub Jatim berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat mencari solusi untuk menutup kekurangan tersebut. Nyono menyebut, dalam jangka panjang, pemerintah provinsi berencana membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus sektor transportasi. Namun, untuk saat ini, pengelolaan TransJatim masih akan ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dishub.

"Kalau ke depan memang ada BUMD yang mengurus transportasi, silakan saja. Tapi untuk sekarang lebih baik tetap ditangani dari UPT atau nantinya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) . Itu yang paling realistis," pungkasnya.(E-2)