Menhut Minta Maaf Buntut BKSDA Papua Musnahkan Mahkota Cendrawasih

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meminta maaf kepada masyarakat Papua buntut pemusnahan barang bukti berupa offset dan mahkota cendrawasih oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua.

Menurutnya, tindakan BBKSDA Papua sebenarnya benar secara hukum. Tapi kurang tepat dalam konteks kearifan lokal masyarakat setempat.

"Kalau dalam falsafah Jawa ada benar dan tidak benar itu benar tapi tidak tepat, tidak kontekstual. Jadi legalnya benar tapi beyond legality itu tidak benar, karena ada kearifan lokal ada lokal wisdom yang membuat ketersinggungan masyarakat," katanya di Kantor BKSDA Bali, pada Senin (27/10).

"Jadi atas nama kementerian kehutanan, Pak Irjen (Direktur Jenderal KSDAE Kemenhut, Satyawan Pudyatmoko) sudah minta maaf, saya juga mohon maaf," sambungnya.

Ia mengatakan akan mengumpulkan semua kepala BKSDA dari seluruh daerah untuk membahas permasalahan ini agar kejadian serupa tidak terjadi lagi ke depannya.

"Apa yang terjadi ini menjadi catatan dan saya rencana sebenarnya hari ini akan mengumpulkan secara zoom seluruh balai KSDA kami seluruh Indonesia untuk menginventarisasi lagi apa yang di masyarakat itu dianggap tabu atau dianggap sebagai suatu hal yang sakral," katanya.

Pemusnahan barang bukti offset dan mahkota burung cenderawasih, dilakukan pada Senin (20/10). Kegiatan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 26 Tahun 2017.

Namun, pemusnahan ini dikecam dari berbagai kalangan karena mahkota cendrawasih merupakan benda sakral yang merupakan ikon budaya masyarakat Papua.