Masa Tunggu Haji Reguler Kini Dipukul Rata Menjadi 26 Tahun

Dahnil menjelaskan, pembagian dan perhitungan kuota haji tahun 2025 untuk setiap provinsi tidak memiliki landasan hukum. Adapun rencana pembagian kuota haji tahun 2026, menurut dia, telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Dia menegaskan, Pasal 13 Undang-Undang Haji dan Umrah menyatakan Menteri Haji dan Umrah membagi kuota haji reguler menjadi kuota haji provinsi dan kabupaten/kota. Pembagian kuota haji reguler ini didasarkan pada pertimbangan proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi dan/atau proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi.

“Berkaitan dengan hal tersebut, kami membagi kuota haji reguler per provinsi berdasarkan proporsi daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi,” kata dia. 

Dahnil menyoroti bahwa pada keberangkatan haji sebelumnya, ada masa tunggu yang mencapai 47 tahun. Sementara waktu tunggu jemaah haji di 2026 kini dipukul rata 26 tahun. "Waktu tunggu jemaah haji dengan kuota tahun 2025 sangat bervariatif hingga 47 tahun, sementara rencana kuota tahun 2026 pada seluruh provinsi memiliki masa tunggu yang sama," tutur Dahnil.

Dengan adanya perhitungan berdasarkan proporsi daftar tunggu, kata dia kuota haji di tiap provinsi juga akan terdampak. Dahnil menyebutkan, sejumlah provinsi akan mengalami penambahan maupun pengurangan kuota. "Dampak dari pembagian kuota dengan pola penghitungan baru ini akan ada 10 provinsi yang akan mengalami penambahan kuota dan berdampak pengurangan waktu tunggu. Selain itu 20 provinsi mengalami pengurangan kuota yang berdampak menambah waktu tunggu," ujar dia.

Dahnil menyatakan kebijakan baru ini akan diterapkan selama tiga tahun. Dia mengatakan, hal ini perlu dilakukan untuk memberi kepastian terhadap perencanaan dan anggaran penyelenggaraan haji. 

Adapun alokasi kuota haji reguler 2026 atau 1447 Hijriah per provinsi sebagai berikut:

1. Aceh: 5.426

2. Sumatera Utara: 5.913

3. Sumatera Barat: 3.928

4. Riau: 4.682

5. Jambi: 3.276

6. Sumatera Selatan: 5.895

7. Bengkulu: 1.354

8. Lampung: 5.827

9. Daerah Khusus Ibukota Jakarta: 7.819

10. Jawa Barat: 29.643

11. Jawa Tengah: 34.122

12. Daerah Istimewa Yogyakarta: 3.748

13. Jawa Timur: 42.409

14. Bali: 698

15. Nusa Tenggara Barat: 5.798

16. Nusa Tenggara Timur: 516

17. Kalimantan Barat: 1.858

18. Kalimantan Tengah: 1.559

19. Kalimantan Selatan: 5.187

20. Kalimantan Timur: 3.189

21. Sulawesi Utara: 402

22. Sulawesi Tengah: 1.753

23. Sulawesi Selatan: 9.670

24. Sulawesi Tenggara: 2.063

25. Maluku: 587

26. Papua: 933

27. Bangka Belitung: 1.077

28. Banten: 9.124

29. Gorontalo: 608

30. Maluku Utara: 785

31. Kepulauan Riau: 1.085

32. Sulawesi Barat: 1.450

33. Papua Barat: 447

34. Kalimantan Utara: 489