Jelang Harbolnas BPOM Ungkap Peredaran Kosmetik Ilegal Senilai Rp 1,8 T, Ada yang Berisiko Picu Kanker

Liputan6.com, Jakarta - Peredaran kosmetik ilegal masih menjadi perhatian serius Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) karena berisiko menimbulkan dampak kesehatan bagi masyarakat. 

Produk kosmetik yang beredar tanpa izin edar tidak memiliki jaminan keamanan, mutu, dan manfaat, serta bisa saja mengandung bahan berbahaya atau bahan yang dilarang.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengingatkan bahwa penggunaan kosmetik ilegal dapat menimbulkan dampak kesehatan yang berbahaya. 

“Sekarang kosmetik tanpa izin edar tidak terjamin keamanan mutu dan manfaatnya karena berisiko mengandung bahan berbahaya, bahan dilarang,” ujarnya konferensi pers ‘Hasil Intensifikasi Pengawasan Kosmetik Menjelang Akhir Tahun 2025,’ Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).

Penggunaan kosmetik yang mengandung bahan dilarang atau berbahaya, seperti merkuri, hidrokuinon, asam retinoat, hingga pewarna terlarang, dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan.

“Dampaknya dapat berupa iritasi kulit, munculnya bintik hitam atau okronosis, efek teratogenik yang memengaruhi janin, hingga risiko kanker yang bersifat karsinogenik,” ungkapnya.

BPOM menjalankan strategi pengawasan dengan memutus mata rantai suplai dan domain peredaran kosmetik ilegal, mulai dari hulu hingga hilir. Pengawasan dilakukan melalui kolaborasi lintas sektoral serta pendekatan pengawasan langsung dan daring.

“Salah satu strategi Badan POM dalam pengawasan peredaran produk kosmetik ilegal adalah dengan pemutusan mata rantai suplai dan domain, mulai dari hulu hingga hilir dan berkolaborasi dengan lintas sektoral,” jelasnya.

Langkah tersebut diwujudkan melalui intensifikasi pengawasan kosmetik menjelang Hari Belanja Nasional (Harbolnas) yang jatuh setiap tanggal 12 atau bulan 12 alias akhir tahun 2025. Pengawasan dilakukan pada periode 10 hingga 21 November 2025, baik secara offline maupun online, dengan total nilai temuan mencapai Rp 1,866 triliun.