DPR Minta Tak Perlu Ribut Soal Umrah Mandiri

KETUA Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan kebijakan umrah mandiri tidak perlu dipersoalkan. Menurut dia, pelaksanaan umrah mandiri secara legal sudah masuk dalam dalam revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang sudah disahkan. “Ini kan sebetulnya sudah selesai mengenai umrah mandiri ini, tidak perlu diributkan,” ucap Marwan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 28 Oktober 2025. 

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut bahwa bahkan sebelum diputuskan dalam undang-undang tersebut, sudah ada jemaah Indonesia yang melaksanakan umrah mandiri. “Oleh karena itu, kami memutuskan dilegalkan, dimasukkan dalam undang-undang ada orang berumrah secara mandiri. Gunanya supaya ada pasal yang bisa dimasukkan untuk perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri,” kata Marwan. 

Menyoal kekhawatiran mengenai perlindungan jemaah, Marwan menegaskan justru isu perlindungan itu lah yang menjadi poin dari pelegalan umrah mandiri. “Perlindungan yang ada di pasal-pasal berikutnya di undang-undang itu. Kalau kami tidak sebut mandiri, terus masuknya dari mana?” kata Marwan. 

Umrah mandiri kini dilegalkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Ketentuan tentang umrah mandiri termaktub dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b. 

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut kebijakan umrah mandiri diatur untuk menyesuaikan dengan regulasi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

Saat ini, menurut Dahnil, gerbang untuk pelaksanaan umrah mandiri memang dibuka oleh Arab Saudi. “Umrah mandiri itu keniscayaan karena Arab Saudi juga membuka gerbang dengan luas. Kemudian selama ini sudah banyak yang melakukan umrah mandiri itu,” kata Dahnil di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin, 27 Oktober 2025. “DPR dan pemerintah bersepakat umrah mandiri legal dan kami lindungi mereka.”

Meski begitu, resistensi muncul dari kalangan pengusaha yang khawatir bisnisnya terancam gulung tikar. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI atau AMPHURI, misalnya, menolak penyelenggaraan umrah mandiri.

Sekretaris Jenderal AMPHURI Zaki Zakariya mengatakan kebijakan umrah mandiri yang dilegitimasi hukum ini bisa memberikan efek berantai secara negatif, salah satunya bagi penyelenggara haji. “Ini menimbulkan kegelisahan mendalam di kalangan penyelenggara resmi dan pelaku usaha umrah dan haji di seluruh Indonesia,” ujar Zaki saat dihubungi pada Ahad, 26 Oktober 2025.

Dian Rahma Fika berkontribusi dalam penulisan artikel ini.