BRI: KPP sejalan dengan komitmen perseroan untuk ekonomi kerakyatan

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memandang, program KUR bidang perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP) yang diluncurkan pemerintah sejalan dengan komitmen perseroan dalam memperluas akses pembiayaan guna menggerakkan roda ekonomi kerakyatan.

Sebagai salah satu bank penyalur KPP, BRI mendukung penyelenggaraan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800.000 debitur dan peluncuran KPP yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (21/10).

“BRI menyambut baik pelaksanaan akad massal KUR bagi 800.000 debitur dan peluncuran KPP sebagai bentuk sinergi lintas sektor untuk memperkuat pengusaha UMKM dan memajukan ekosistem perumahan secara menyeluruh,” kata Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Hery menyampaikan bahwa perseroan berkomitmen untuk mendukung program pemerintah melalui akses pembiayaan yang menyentuh sektor-sektor yang memberi daya ungkit besar terhadap ekonomi rakyat.

BRI meyakini bahwa inisiatif ini akan menjadi katalis penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami akan terus mengambil peran strategis dalam mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Hery.

Melalui penyaluran pembiayaan yang prudent dan berkelanjutan, ia menambahkan bahwa BRI juga aktif mendorong pemberdayaan masyarakat, sejalan dengan semangat Asta Cita untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tangguh dan merata di seluruh penjuru negeri.

Sebagai bank penyalur KUR terbesar di Indonesia, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp130,2 triliun kepada 2,84 juta debitur hingga akhir September 2025. Jumlah ini setara 74,40 persen dari total alokasi KUR BRI tahun 2025 yang sebesar Rp175 triliun.

Penyaluran KUR BRI tersebut didominasi oleh sektor produksi, yang mencakup pertanian, perikanan, perdagangan, industri pengolahan, dan jasa lainnya, dengan porsi sebesar 64,31 persen dari total penyaluran.

Adapun KPP yang belum lama ini diluncurkan pemerintah akan disalurkan melalui sisi supply dan demand.

Dari sisi supply, pembiayaan diberikan kepada UMKM berupa individu atau badan usaha yang bergerak sebagai pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi, dan/atau pengusaha bahan bangunan.

Sedangkan dari sisi demand, pembiayaan diberikan kepada UMKM berupa individu atau badan usaha untuk keperluan pembelian rumah, pembangunan rumah, dan/atau renovasi rumah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah mendorong KUR untuk menjadi instrumen penting dalam menumbuhkan wirausaha baru, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Langkah ini sejalan dengan Astacita Ketiga dalam hal ini penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pengembangan kewirausahaan yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

“Tahun ini pemerintah akan mendorong dan menargetkan penyaluran KUR bisa mencapai Rp300 triliun dan tentu harapannya usaha-usaha produktif biasanya mempekerjakan 3 sampai 5 tenaga kerja. Tentu ini akan menambah jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor entrepreneurship,” kata Airlangga.

Baca juga: Menteri PKP targetkan serapan Rp1 triliun KUR perumahan di Jember

Baca juga: Gubernur Khofifah sebut penyaluran KUR di Jatim capai Rp37,22 triliun

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.